Ada Apa Dengan Bupati Tarutung Utara?

TARUTUNG– Bupati Tapanuli Utara (Taput), Torang Lumban Tobing, memberikan hadiah promosi jabatan Kepala Dinas (Kadis) kepada Pegawai Negri Sipil (PNS). Padahal, PNS tersebut telah melanggar disiplin pegawai dan telah dilaporkan oleh panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Tapanuli Utara pada 17 Agustus silam, kepada Bupati sebagai sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Rudi Sitorus yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Satpol PP dilantik menjadi Kadis Perhubungan secara diam-diam pekan silam. Rudi menggantikan posisi Manereb Manalu yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati berpasangan dengan adik Torang.

Forum Peduli Pilkada Bersih (FPPB) Taput, Maju Marbun kepada SH di Tarutung, Selasa (17/9), menyesalkan langkah bupati mempromosikan Rudi sebagai Kadis Perhubungan. Dia menganggap bupati memanfaatkan jabatannya untuk memberikan posisi kepada orang-orang yang dianggap loyal terhadap dirinya dan memanfaatkan untuk kemenangan adik kandungnya sebagai bupati Taput berikutnya.

“Ini upaya bupati membangun dinasti kekuasaannya. Maka dirinya memobilisasi PNS untuk mendukung adiknya, setelah dilaporkan ke Panwas, dan Panwas melaporkan kepada bupati, pihaknya malah tidak memberikan sanksi apapun, tetapi malah beberapa orang dipromosikan jabatannya,” kata Maju.

Namun, pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Taput, HP Marpaung di Tarutung beberapa waktu silam, mengatakan 17 PNS yang ikut deklarasi dukungan kepada pasangan Saur Lumbantobing dan Manerep Manalu (Saurma) telah diberi peringatan. 

“Sehubungan dengan itu, bupati telah memberikan peringatan kepada 17 PNS yang diduga terlibat dalam kegiatan politik sebagaimana surat laporan Panwaslu Taput,” kata Marpaung.

Ketika dikonformasi wartawan tentang promosi jabatan kepada PNS yang ikut deklarasi, Marpaung tidak menjawab dan langsung meninggalkan wartawan.

Sementara itu, PNS yang pernah menjadi korban pemecatan bupati mengatakan kepada SH, Senin (16/9), dia dituduh terlibat politik yang tidak pernah dia lakukan pada 2008. Karena kawan-kawannya melawan hingga Makamah Konstitusi (MK), maka hak-hak PNS yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya ini akhirnya dipulihkan.

“Kalau bupati menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan adiknya, seharusnya gubernur, atau bahkan Kementrian Dalam Negri segera memberikan tindakan secara tegas. Kalau tidak ditindak, bupati akan menghalalkan segala cara untuk kepentingannya. Kalau di Taput ini tidak ada yang berani mengkritik Bupati atau menindaknya, maka pemerintah pusat yang harus tegas,”  kata dia.

SH sulit menemui Bupati Tarutung di kantornya. Pesan teks singkat yang dikirim juga tidak dibalas. Teleponnya juga tidak diangkat. Panwas Taput yang dimintai pendapat tentang tindakan Bupati Tarutung juga tidak merespons.

Tolotu—begitu Bupati Tarutung Utara—sudah dua periode memimpin kabupaten di Provinsi Sumatra Utara itu. Pada Februari sila, dia telah memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tentang niatnya untuk maju lagi dalam pilkada Taput, September ini, sebagai calon wakil bupati. 

Surat itu tidak mendapat jawaban dari Gamawan. Sebab, menurut dia, itu hanya surat pemberitahuan.

”Sekedar supaya kita tahu, o..bupati itu maju lagi jadi cawabup, gitu aja,” kata mantan Gubernur Sumatra Barat itu, mengutip situs metrosiantar.com, Februari silam.

Secara pribadi, Gamawan tidak setuju seorang bupati yang sudah dua periode maju lagi sebagai cawabup. Namun, dia tak bisa melarang, karena belum ada aturannya.

Kala itu, Gamawan mengatakan, larangan kepala daerah yang sudah menjabat dua periode maju lagi sebagai calon wakil kepala daerah baru akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang Pilkada yang tengah digodok. Dia menambahkan, pelarangan nantinya juga mencakup upaya-upaya membangun dinasti kekuasaan di daerah. 

“Biar tidak adiknya, anaknya, suami atau istrinya, yang maju lagi,” dia mengatakan kepadaMetrosiantar. 

Sumber:Link